SENANEWS.JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan akan fokus pada pembenahan infrastruktur hingga mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
“Semuanya program kita laksanakan dengan maksimal. Ya infrastruktur,” ujar Luthfi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).
Luthfi mengatakan akan mempercepat semua program dengan fokus pada program-program prioritas dan program aksi yang telah direncanakan.
Ia menjelaskan bahwa menjelang musim mudik, Jawa Tengah sebagai pusat arus mudik di Pulau Jawa akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, untuk memastikan jalan-jalan nasional dalam kondisi baik.
Selain itu, pelayanan terhadap jalan provinsi dan kabupaten juga akan ditingkatkan agar arus mudik dan balik di wilayah Jawa Tengah berjalan lancar.
“Minimal saat menjelang arus mudik dan balik wilayah Jawa Tengah sudah mulus dan bagus,” ucapnya.
Perihal masalah kemiskinan di Jateng yang menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir, Luthfi menyebutkan beberapa upaya akan dilakukan, di antaranya peningkatan layanan dasar, termasuk perbaikan infrastruktur di 2.600 sekolah yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Selain itu, penguatan swasembada pangan sebagai lumbung padi nasional akan menjadi fokus serta prioritas pada pembangunan infrastruktur pengairan sekunder.
Program bantuan sosial, seperti 1.000 rumah layak huni dan bantuan langsung tunai juga akan ditingkatkan.
Ia mengatakan untuk mengatasi masalah pendidikan pada masyarakat miskin ekstrem, pihaknya akan memberikan beasiswa untuk 160 ribu masyarakat miskin ekstrem yang putus sekolah, mencakup biaya seragam, internet, buku, dan lainnya.
“Ada 160 ribu masyarakat miskin ekstrem yang putus sekolah, kita akan gratiskan mereka untuk sekolah kembali dengan memberikan beasiswa, baik itu seragam kemudian internet maupun seragam atau buku dan sebagainya,” ujarnya.
Mengenai kebijakan efisiensi anggaran, Luthfi mengatakan bahwa efisiensi bukan berarti penghapusan anggaran, melainkan pengoptimalan penggunaan dana.
Beberapa item anggaran yang akan diefisiensikan, antara lain perjalanan dinas, rapat-rapat, dan program-program yang dinilai tidak populer atau tidak berpihak kepada masyarakat.
Gubernur menyebut bahwa program-program yang tidak berpihak kepada rakyat akan dievaluasi kembali untuk memastikan anggaran dialokasikan pada hal-hal yang lebih prioritas, seperti pembangunan infrastruktur.
“Program-program yang tidak populer dan tidak kepada masyarakat, tidak pro kepada rakyat, itu harus kita evaluasi kembali sehingga ke depan infrastruktur kita bikin insyaallah kita mampu untuk dari pemerintah pusat maupun daerah,” jelasnya.
