SENANEWS.ID, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI menjelaskan rekonstruksi anggaran di tingkat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dilakukan setelah pengumuman efisiensi anggaran pemerintah, dilakukan di unit masing-masing berdasarkan pedoman dari Kementerian Keuangan.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek RI Togar M. Simatupang dalam menanggapi kabar yang beredar di media sosial terkait Politeknik Negeri Bengkalis, Riau yang disebut hanya mampu membayar listrik selama tiga bulan ke depan, dan harus mengadakan perkuliahan secara daring selama beberapa waktu ke depan.
“Setiap PTN melakukan rekonstruksi (anggaran) di unit masing-masing sesuai dengan surat edaran kementerian dan pedoman dari surat edaran Kemkeu,” kata Togar saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (26/2).
Togar menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan seluruh PTN, mulai dari rapat koordinasi, surat panduan, permintaan rekonstruksi anggaran, sampai dengan pemantauan dan evaluasi.
Ia memaparkan proses penyisiran dan rekonstruksi anggaran juga dilakukan dengan analisis biaya berbasis kegiatan, sehingga diperoleh hal yang esensial dan yang bukan esensial.
“Setelah hasil rekonstruksi masuk, akan ada sesi untuk reviu dan mitigasi atau antisipasi ke depan. Jadi masih berproses dan interaktif, tetapi prinsipnya adalah layanan publik tidak dapat dikompromikan,” ujarnya.
Adapun terkait pandangan yang menyebutkan hal ini berkesan seolah-olah mahasiswa membayar penuh namun hanya mengikuti perkuliahan secara daring, Togar menilai pandangan ini tidak benar.
“Makanya, perguruan tinggi melakukan penyisiran sesuai dengan instruksi yang diberikan, melakukan perbaikan sistem kerja. Kalau ada opsi daring itu memang berdasarkan pada praktik terbaik bukan semata-mata efisiensi tanpa melihat tingkat layanan, tetapi praktik yang tetap mempertahankan capaian pembelajaran dan penjaminan mutu, sehingga tidak ada kebocoran pembelajaran atau learning loss,” paparnya.
Sebagai solusinya, Togar juga menyebut pihaknya sudah memberikan pedoman, mitigasi, pendampingan, pemantauan, hingga penganggaran ulang.
“Tidak perlu dikuatirkan bila langkah-langkah itu dilakukan dengan cermat,” tutur Togar M. Simatupang.
