SENANEWS.ID, JAKARTA – Momen pertemuan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo di rumah Almarhum eks Kapolri Jendral Hoegeng memadamkam stigma negatif Partai Coklat pada Institusi Kepolisian dibawah kepemimpinan Jendral Lystio Sigit Prabowo.
Hal ini terlihat dari cairnya komunikasi diantara Megawati Soekarno Putri (Ketum PDIP) dan Kapolri Jendral Lystio Sigit Prabowo, saling sapa bahkan tanpa adanya sekat dan jarak yang kemudian ini dapat menegaskan. Segala tuduhan dan tendensi negatif kepada Kapolri yang dianggap tidak netral dan memihak dalam gelaran Pemilu Tahun 2024.
Bisa dipahami bahwa tensi dan suhu politik pada saat Pemilu serentak 2024 sangat panas dan rentan terjadi benturan diantara para kontestan, Parpol dan pendukungnya.
Namun hal ini tidak dapat dibenarkan apabila menuding dan menggiring opini sesat bahwa Kapolri Jendral Lystio Sigit Prabowo beserta Jajarannya ikut terlibat dalam mendukung salah satu Kandidat dan Parpol tertentu.
Data menunjukkan pemenang Pileg tahun 2024 PDIP sedangkan untuk Pilkada sangat cair dan dinamis dimenangkan partai – partai tertentu disetiap provinsi, kabupaten dan kota.
Jalan Pengabdian eks Kapolri Hoegeng Simbol Panutan Korps Bhayangkara Presisi
Kapolri dan Ketum PDIP seakan dipertemukan dirumah istri Mendiang Jendral Hoegeng dalam rangka HUT 100 tahun, menjadi energi positif dan hal yang baik karena momen tersebut sejalan dengan rangkaian HUT Bhayangkara Ke 79.
(Alm)Jendral Hoegeng eks Kapolri menanamkan nilai – nilai dan spirit jalan pengabdian pada Korps Bhayangkara dalam mengawal tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengayomi Rakyat Indonesia.
Begitupun bagi Megawati soekarno putri sebagai Ketum PDIP Jendral Hoegeng merupakan sosok negarawan yang patut disebarkan nilai – nilai dan spirit pengabdiannya untuk Nusa dan Bangsa
PartaiCokelat Mendeligitimasi Korps Bhayangkara, Melemahkan Konsolidasi Demokrasi
Tuduhan partai coklat dan tendensi negatif terhadap Korps Bhayangkara yang dipimpin Jendral Lystio Sigit Prabowo menjadi masif bahkan mencuat pada saat gelaran Pesta Demokrasi Tahun 2024.
Analogi ini dihembuskan karena Aparat Kepolisian dianggap tidak netral dan mendukung serta memfasilitasi kontestan tertentu di pemilu 2024 terutama pada gelaran Pilpres dan Pilkada.
Sejatinya penyelenggaran pesta demokrasi merupakan tanggungjawab Institusi Penyelenggara dan pelaksana pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) bahkan sampai Mahkamah Konstitusi.
Tuduhan – tuduhan tersebut sampai saat ini hanya menjadi isapan jempol dan sangat sulit untuk dibuktikan. Ditambah lagi kritikan dari Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua UmUm PDIP terhadap Kapolri yang dianggap ikut cawe-cawe dalam gelaran pemilu tahun 2024 lalu.
Kini momen pertemuan Megawati dan Kapolri menghapus isu – isu dan tuduhan negatif Kapolri. Kini sudah sepatutnya momentum pertemuan Kapolri dan Megawati sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi yang mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
