SENANEWS.ID, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menekankan pentingnya aspek remedi atau pemulihan yang mengedepankan keadilan untuk menangani korban demonstrasi.
“Salah satu aspek penting di dalam HAM adalah pemulihan korban, remedi. Ini adalah aspek yang sangat penting apakah pemulihan korban dalam konteks healing (penyembuhan) maupun pemenuhan kebutuhan dan ganti rugi (restitusi), rehabilitasi, dan kompensasi,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2025).
Ia mengapresiasi masyarakat Indonesia yang sudah mulai memahami dinamika demokrasi, sehingga dalam menangani korban pascademonstrasi, pemerintah dapat fokus pada langkah-langkah yang berpijak pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
“Kami sangat senang ternyata rakyat Indonesia sangat dewasa dan paham dinamika demokrasi. Kami sudah lakukan langkah-langkah berpijak kepada kutipan Presiden terhadap ICCPR yaitu dokumen induk terkait dengan hak sipil dan politik, maka kerangka penanganan dalam konteks demokrasi adalah berpijak pada hak asasi manusia, right base,” ujarnya.
Pigai menegaskan, semua tindakan pemerintah untuk menangani korban demonstrasi telah merujuk kepada HAM. Kementerian HAM juga telah melakukan pertemuan-pertemuan bersama Kapolri dan seluruh jajarannya.
Berbagai langkah taktis, lanjut dia, juga sudah dilakukan dengan kolaborasi bersama Kemensos untuk mengidentifikasi data-data korban demo sehingga dapat dilakukan pemulihan-pemulihan sesuai program-program yang ada di Kemensos.
“Mensos telah mengidentifikasi, kami juga ikut membantu data-datanya dengan program-program sosial yang sudah tersedia di Kemensos terkait dengan pemulihan-pemulihan dan tanggung jawab. Ini adalah bagian dari bentuk state obligation to fulfill on human rights needs, yakni kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan hak asasi bagi warga negara Republik Indonesia, siapapun itu,” tuturnya.
Sebelumnya, Natalius Pigai juga menemui Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk membahas penanganan aksi demonstrasi sesuai dengan prinsip hak asasi.
