SENANEWS.ID, JAKARTA – Terkuak andil besar Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk memulihkan keadaan disaat situasi dan kondisi kerusuhan yang sedang terjadi di Jakarta pada Akhir bulan Agustus 2025 dan beberapa daerah di Indonesia.
Hal ini dikupas tuntas dalam podcast bocor alus tempo yang mengurai betapa terancamnya jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dihadapkan dengan keberhasilan rekayasa operasi terselubung dari oknum-oknum yang memprovokasi masa. Untuk merusak dan membakar kantor-kantor dan MAKO Kepolisian serta menjarah rumah beberapa anggota DPR dan Menteri keuangan.
Dugaan operasi terselubung oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan kelompok serta golongannya yang kemudian terungkap dengan ditangkapnya beberapa oknum oleh anggota brimob yang bertugas dengan keterangan kartu Tanda Anggota TNI yang bertugas di BAIS TNI.
Indikasi Keterlibatan oknum anggota BAIS dikuatkan dengan investigasi tim podcast bocor alus tempo yang menggunakan metode OSINT (Open Source Intelligence) dan wawancara eksklusif dengan admin penggerak masa aksi untuk melakukan pembakaran kantor pemerintahan.
Tertangkapnya Anggota TNI dengan penugasan di BAIS oleh anggota Brimob terkonfirmasi oleh Kapuspen TNI pada saat konferensi pers dengan humas Polri di Mabes TNI Cilangkap (5/09/2025).
Sebagaimana kita ketahui fakta penangkapan anggota BAIS tersebut terus disangkal oleh Wakil Panglima TNI, KSAD dan Kapuspen, klarifikasi tersebut justru menjadi pertanyaan diruang publik bahkan membuat kecurigaan rakyat Indonesia.
Karena terindikasi keterlibatan TNI melalui BAIS untuk menggembosi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Indikasi Bobolnya BIN, Ancaman Nyata Bagi Presiden Prabowo
Adanya indikasi operasi terselubung yang dilakukan oknum anggota TNI BAIS untuk menunggangi aksi demonstrasi serta memprovokasi masa aksi merupakan kegagalan Badan Intelijen Negara dibawah Kepemimpinan Muhammad Herindra.
Terlebih lagi dijelaskan tim podcast bocor alus tempo yang menyampaikan bahwa laporan yang disampaikan Kepala BIN kepada Presiden Prabowo Subianto situasi dan kondisi selalu aman dan terkendali.
Bahkan diduga juga adanya upaya isolasi informasi aktual kepada Presiden.
Kemarahan Presiden Prabowo kepada Kepala BIN seharusnnya ditindaklanjuti dengan kesadaran Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN untuk mengundurkan diri sebelum dievaluasi dan diganti.
Sampai saat ini pun tidak ada langkah konkrit dari Kepala BIN untuk mengusut tuntas indikasi operasi terselubung di tubuh BAIS, Transaksi Aliran dana demo rusuh dan menjelaskan ke publik mafia yang menunggangi demo rusuh di Jakarta dan beberapa daerah di indonesia.
Sikap tegas wakil ketua DPR Tolak Status Darurat Militer
Desain dan penggembosan Jalannya pemerintahan Prabowo dengan keberhasilan para oknum dan mafia yang membuat aksi demontrasi berujung kerusuhan dan penjarahan.
Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengumpulkan orang-orang kepercayaannya baik yang menjabat di Eksekutif dan Legislatif.
Tawaran solusi dan opsi kebijakan untuk meredam aksi kemarahan rakyat turut disampaikan.
Namun menjadi berbeda ketika seorang Menteri menawarkan opsi perubahan status “darurat militer” Menjadi pilihan utama dengan meminta Presiden mengeluarkan Perpu Keadaan Bahaya dan kepentingan yang memaksa.
Sontak saja hal tersebut langsung ditolak oleh salah satu orang kepercayaan Presiden yang menyatakan bahwa DPR-RI tidak setuju pemberlakuan status Darurat Milite. Karena selain berisiko terhadap Presiden Prabowo Subianto sendiri hal tersebut juga melawan cita-cita reformasi untuk selalu menegakkan supremasi sipil di Indonesia.
Belakangan Wakil Ketua DPR-EI tersebut disinyalir Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri yang menawarkan opsi status darurat militer disinyalir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Selain menawarkan opsi status darurat militer Menteri tersebut juga diduga menunjuk muka Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo dihadapan Presiden untuk segera dicopot karena dianggap tidak mampu memulihkan keadaan.
Supremasi Sipil Sebagai Ruh Negara Demokasi
Kesadaran orang-orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto yang masih memegang prinsip-prinsip supremasi sipil sebagai ruh negara Demokrasi menyelamatkan Presiden dan Rakyat Indonesia dari jurang kehancuran, perpecahan bahkan perang saudara.
Opsi darurat militer tidak patut untuk ditawarkan karena kondisi Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain.
Sudah sepatutnya rakyat Indonesia memberikan apresiasi pada negarawan dan Bhayangkara yang tetap berpegang teguh untuk menegakkan supremasi sipil diberbagai situasi dan kondisi bangsa dan negara Indonesia.
By KoorPresBEM-Indonesia, Yaser Hatim
