SENANEWS.ID, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari agenda pemerataan pembangunan.
“Hal itu tercermin dari sasaran pertumbuhan ekonomi pada Kawasan Timur Indonesia sebesar 6,3 persen yang lebih tinggi dibandingkan Kawasan Barat Indonesia sebesar 5,2 persen,” katanya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dari keterangan resmi, di Jakarta, Kamis.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang bertema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif,” menetapkan Trisula Pembangunan sebagai target prioritas nasional. Mulai dari pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan sumber daya manusia berkualitas.
Lebih lanjut, RKP 2026 juga disebut memuat prioritas nasional unggulan untuk memastikan sasaran pembangunan tercapai, yakni program Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah, Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat dan digitalisasi pendidikan, pengurangan kemiskinan terpadu, dan pengelolaan sampah terpadu.
Terkait kebijakan fiskal, Rachmat Pambudy menegaskan bahwa kebijakan fiskal dalam RKP telah selaras dengan muatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) 2026.
“Keselarasan bersifat pro-pertumbuhan, pro-stabilitas, serta menjaga kesinambungan fiskal yang selanjutnya menjadi kunci optimalisasi dukungan APBN untuk mencapai target-target pembangunan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah berkomitmen menyelaraskan pembangunan di pusat dan daerah. Namun, kata Menteri PPN, pemerintah daerah (pemda) masih menghadapi beberapa tantangan untuk mewujudkan pembangunan daerah, meliputi ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (TKD), rendahnya kemandirian fiskal, serta belanja daerah yang didominasi oleh belanja rutin.
Karena itu, pihaknya mendorong kemandirian penataan keuangan daerah melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pendanaan alternatif tanpa memberatkan masyarakat di daerah tersebut.
Rachmat Pambudy turut menyoroti urgensi sinkronisasi perencanaan dan pendanaan daerah dalam akselerasi pencapaian sasaran pembangunan sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemda.
“Program-program prioritas dapat berjalan dengan efektif dan akuntabel dengan mengawal keselarasan dokumen perencanaan-penganggaran pusat dan daerah, meningkatkan kapasitas kelembagaan, mendorong penguatan fondasi keuangan daerah, dan yang terakhir mendorong sinergi pendanaan antara APBN dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah),” pungkasnya.
