SENANEWS.ID, YOGYAKARTA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menganugerahkan status anggota kehormatan PWI kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dengan penganugerahan ini, Sultan HB X tercatat sebagai tokoh pemimpin daerah pertama di Yogyakarta yang menerima Kartu Anggota Kehormatan PWI.
Penganugerahan tersebut berlangsung dalam rangkaian Pelantikan Pengurus PWI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang digelar di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (22/1). Acara ini dihadiri jajaran pengurus PWI pusat dan daerah, tokoh pers nasional, akademisi, serta unsur pemerintah daerah.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir secara langsung menyerahkan kartu anggota kehormatan, sertifikat, serta jas PWI yang kemudian dikenakan kepada Sri Sultan HB X sebagai simbol penghormatan dan pengakuan atas peran Sultan dalam menjaga kemerdekaan pers dan membangun hubungan yang konstruktif antara pemerintah dan insan media.
Menurut Akhmad Munir, status anggota kehormatan PWI hanya diberikan kepada tokoh nasional yang dinilai memiliki kepedulian kuat terhadap kebebasan pers, konsisten memelihara relasi yang sehat dengan jurnalis, serta berkontribusi nyata dalam menciptakan iklim demokrasi yang beradab.
“Kami dari PWI Pusat memberikan anugerah anggota kehormatan PWI kepada Gubernur DIY. Beliau memenuhi seluruh kriteria, mulai dari kepedulian terhadap kemerdekaan pers hingga kemampuan menjaga hubungan yang harmonis dengan insan pers,” ujar Munir.
Ia menegaskan bahwa Sri Sultan HB X merupakan pemimpin daerah pertama di Yogyakarta yang menerima Kartu Anggota Kehormatan PWI, sebuah pencapaian yang dinilai mencerminkan konsistensi kepemimpinan Sultan dalam merawat demokrasi lokal berbasis nilai-nilai kebudayaan.
Dalam sambutannya, Sri Sultan HB X menekankan bahwa pemerintah dan pers memiliki peran yang berbeda, namun sama-sama fundamental dalam menopang kehidupan demokrasi dan menjaga kepentingan publik.
“Pemerintah dan pers itu bagaikan tiang pancang pada sebuah jembatan. Penempatannya berbeda, tetapi sama-sama menjadi soko guru jembatan tersebut,” kata Sultan.
Menurut Sultan, relasi yang sehat antara pemerintah dan pers akan membuat “jembatan demokrasi” tersebut dapat dilalui publik dengan rasa nyaman dan aman. Pers, kata dia, berperan sebagai penyalur aspirasi sekaligus pengawas kekuasaan, sementara pemerintah berkewajiban memastikan tata kelola yang berpihak pada rakyat.
Selain agenda penganugerahan, acara tersebut juga dirangkai dengan pelantikan kepengurusan PWI DIY. Dalam struktur kepengurusan tersebut, sejumlah tokoh tercatat sebagai penasihat, antara lain GKR Mangkubumi, Prof. Dr. Drs. Edy Suandi Hamid, Drs. A. Hafid Asrom, MM, Prof. Dr. Suyanto dan Ki Bambang Widodo.
Sementara itu, jajaran Dewan Pakar PWI DIY diisi oleh nama-nama akademisi dan praktisi terkemuka, di antaranya Prof. Dr. Muchlas, Prof. Dr. Sujito, SH, MSi, Prof. Pardimin, PhD, Dr. Aciel Suyanto, SH, MH, Dr. Esti Susilarti, M.Par, Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M. serta Ahmad Subagya.
Menanggapi pidato Ketua PWI DIY Hudono dan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir yang mengusulkan Yogyakarta sebagai Pusat Pers Pancasila, Sri Sultan menyampaikan pandangan yang bersifat moderat dan berbasis kajian.
Sultan mengusulkan agar gagasan tersebut terlebih dahulu diperkuat melalui studi akademik yang komprehensif. Jika hasil kajian dinilai layak, Pemerintah Daerah DIY akan membuka komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menindaklanjuti gagasan tersebut secara kelembagaan.
“Jika studi akademik memberikan lampu hijau, maka Gubernur DIY akan berkomunikasi dengan DPRD. Jika semuanya oke, gagasan menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pers Pancasila juga akan jalan,” ujar Sultan.
Penganugerahan anggota kehormatan PWI kepada Sri Sultan HB X ini sekaligus menegaskan posisi Yogyakarta sebagai ruang strategis bagi pertumbuhan pers yang berakar pada nilai Pancasila, kebudayaan, dan demokrasi yang beradab.
