SENANEWS.ID, LONDON – Greenland menggelar pemilu pada Selasa (11/3) dengan isu kemerdekaan menjadi tema utama kampanye, di tengah upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih pulau yang kaya mineral dan merupakan wilayah otonom Denmark itu.
Sebanyak 56.000 penduduk di pulau terbesar di dunia itu akan memberikan suara mereka untuk memilih anggota parlemen dalam Inatsisartut, yang memiliki 31 kursi.
Tempat pemungutan suara dibuka pada pukul 11.00 GMT (18:00 WIB) dan ditutup pada pukul 22.00 GMT (Rabu, jam 05:00 WIB).
Tidak akan ada hasil jajak pendapat dalam pemilu kali ini, sementara hasil resmi diperkirakan diumumkan pada 12 Maret antara pukul 01.00 (08:00 WIB) dan 03.00 GMT (10:00 WIB).
Dibutuhkan 16 kursi untuk meraih mayoritas di parlemen, dengan para anggota terpilih untuk masa jabatan empat tahun melalui sistem perwakilan proporsional. Enam partai besar turut bersaing dalam pemilu ini.
Saat ini, Greenland dipimpin oleh koalisi pemerintahan Perdana Menteri Mute Egede dari partai sayap kiri Inuit Ataqatigiit dan Erik Jensen dari partai sosial demokrat Siumut, yang masing-masing menguasai 12 dan 10 kursi di parlemen.
Oposisi terdiri dari partai Naleraq pimpinan Pele Broberg dengan empat kursi, partai Demokraatit yang dipimpin Jens Frederik Nielsen dengan tiga kursi, serta partai Atassut yang dipimpin Aqqalu Jerimiassen dengan dua kursi.
Selain kelima partai tersebut, partai Qulleq, yang dibentuk pada 2023 oleh mantan anggota partai Siumut dan Naleraq, juga berhasil masuk dalam pemilu setelah mendapatkan akses ke surat suara sebulan sebelum pemilihan.
Jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga riset Verian pada Januari menunjukkan bahwa partai Inuit Ataqatigiit pimpinan Egede diperkirakan meraih sekitar 31 persen suara, sementara Siumut hanya memperoleh sekitar 9 persen.
Pemilu kali ini diperkirakan menjadi yang paling disorot dalam sejarah Greenland, terutama setelah Trump kembali menyatakan ketertarikan untuk menguasai pulau tersebut.
Namun, baik Denmark maupun Greenland secara tegas menolak gagasan kepemilikan AS atas pulau itu, sebagaimana telah berulang kali disampaikan sebagai respons terhadap pendekatan Trump.
Beberapa jam setelah Trump menyampaikan pidato di hadapan Kongres pekan lalu, di mana ia menegaskan niatnya untuk “menguasai Greenland dengan cara apa pun,” Perdana Menteri Egede memberikan tanggapan tegas dengan menyatakan, “Greenland adalah milik kami.”
Greenland, yang dahulu merupakan koloni Denmark, memperoleh hak pemerintahan sendiri pada 1979 dan tetap menjadi wilayah otonom di bawah kedaulatan Denmark.
Pada 2008, Greenland mengadakan referendum, di mana 75,5 persen pemilih menyetujui Undang-Undang Pemerintahan Mandiri.
Undang-undang itu mulai berlaku pada 21 Juni 2009, yang memberi Greenland otonomi lebih luas dalam Kerajaan Denmark, meskipun kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan tetap berada di bawah kendali Denmark.
Sumber: Anadolu
