SENANEWS.ID, BANGKOK – Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya dan memutuskan bahwa percakapan telepon yang bocor dengan mantan pemimpin Kamboja merupakan pelanggaran etika yang serius.
Keputusan tersebut mengakhiri masa jabatannya sebagai perdana menteri, yang dimulai lebih dari setahun yang lalu.
Putusan tersebut bermula dari petisi yang diajukan oleh 36 senator.
Mereka mengeklaim bahwa rekaman audio percakapan antara Paetongtarn dan mantan perdana menteri Kamboja sekaligus Presiden Senat saat ini, Hun Sen, yang disebarluaskan oleh media pada 18 Juni 2025, menunjukkan bahwa dia tidak memenuhi syarat dan telah melanggar standar etika berdasarkan Konstitusi.
Putusan pengadilan menyatakan bahwa dia telah melakukan “pelanggaran serius terhadap standar etika”.
Akibatnya, perdana menteri diberhentikan efektif mulai 1 Juli 2025 (tanggal pemberhentian dari jabatan) dan seluruh kabinet juga harus mengosongkan jabatan mereka, tetapi akan tetap bertugas sebagai pejabat sementara.
Keputusan pengadilan didasarkan pada suara mayoritas 6:3, karena tiga hakim minoritas menyatakan bahwa tindakan perdana menteri tidak merupakan pelanggaran etika yang “serius”.
Dalam sebuah pernyataan setelah putusan di Gedung Pemerintah, Paetongtarn menerima keputusan pengadilan tetapi tetap mempertahankan sikap tidak bersalah dan menyatakan bahwa percakapannya (dalam klip tersebut) bukan untuk keuntungan pribadi tetapi dilakukan dengan niat tulus untuk mengabdi kepada negara.
Dia menekankan komitmennya untuk melindungi nyawa warga negara dan personel militer, dengan mencatat bahwa percakapan tersebut terjadi sebelum konflik perbatasan yang penuh kekerasan meletus.
Paetongtarn juga menyatakan bahwa putusan tersebut merupakan contoh lain dari perubahan politik yang tiba-tiba dan meminta anggota parlemen untuk membantu menciptakan stabilitas politik. Dia berterima kasih kepada rakyat Thailand atas kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa.
Sementara itu, Partai Rakyat oposisi mengumumkan pernyataan yang mendukung segala upaya untuk membentuk pemerintahan baru dengan syarat bahwa calon perdana menteri tersebut harus membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan setelah menyampaikan pernyataan kebijakan mereka, untuk membuka jalan bagi pemilihan umum baru.
Partai tersebut menyatakan tidak akan bergabung dengan pemerintah dan akan melanjutkan perannya sebagai oposisi. Dia juga menambahkan bahwa pihaknya tidak akan mendukung “perdana menteri dari luar” atau yang memiliki sejarah terkait kudeta militer.
Sumber: TNA-OANA
