SENANEWS.ID, JAKARTA – Sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam satu tahun terakhir menjadi sorotan publik. Beberapa peristiwa bahkan berujung pada meninggalnya warga sipil dan memicu desakan evaluasi internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berikut rangkuman sejumlah kasus yang menyita perhatian masyarakat:
1. Kasus Aipda Robig Zainudin di Semarang
Anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zainudin, terlibat kasus penembakan yang menewaskan seorang siswa SMK, Gamma Rizkynata Oktafandy (17), pada November 2024 di Semarang, Jawa Tengah.
Insiden terjadi saat korban dan rekannya melintas menggunakan sepeda motor pada dini hari. Versi awal kepolisian menyebut penembakan terjadi saat upaya pembubaran tawuran. Namun keterangan berbeda muncul dari internal Propam yang menyatakan peristiwa bermula dari pengejaran dugaan pelanggaran lalu lintas.
Dalam proses hukum, Robig dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan serta Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan.
Secara etik, yang bersangkutan telah diputus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), meski proses administratif masih berjalan.
2. Kasus Tewasnya Pengemudi Ojol Affan Kurniawan
Peristiwa lain terjadi pada Agustus 2025 ketika pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia usai terlindas kendaraan taktis Brimob saat terjadi kericuhan aksi demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.
Kendaraan tersebut berasal dari satuan Korps Brigade Mobil. Insiden memicu protes luas dari komunitas pengemudi ojek online dan masyarakat.
Sebanyak tujuh anggota Brimob diproses dalam sidang etik. Komandan satuan dijatuhi sanksi pemecatan, sementara sopir kendaraan mendapat sanksi demosi. Proses pidana kasus ini ditangani oleh Badan Reserse Kriminal Polri, meski perkembangan lanjutan belum diumumkan secara resmi.
3. Pembunuhan Mahasiswi ULM di Banjarbaru
Kasus berikutnya melibatkan Bripda Muhammad Seili, anggota Samapta Polres Banjarbaru, yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat, Zahra Dilla (20), pada Desember 2025.
Menurut keterangan kepolisian daerah, motif pembunuhan diduga dipicu kepanikan pribadi. Tersangka dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.
Selain diproses pidana dengan ancaman hukuman berat, yang bersangkutan juga dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang Komisi Kode Etik Polri.
4. Penganiayaan Siswa di Maluku Tenggara
Kasus lainnya terjadi di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, ketika anggota Brimob Bripda Mesias Siahaya (MS) terlibat penganiayaan terhadap seorang pelajar berusia 14 tahun berinisial AT.
Peristiwa bermula saat patroli dini hari. Korban terjatuh setelah terkena ayunan helm taktikal dan sempat mendapat perawatan di rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 474 ayat 3 KUHP. Secara etik, ia juga telah diputus PTDH karena melanggar kode etik profesi Polri.
Sorotan Publik dan Evaluasi Internal
Rangkaian kasus tersebut memperkuat tuntutan publik agar dilakukan pembenahan menyeluruh terhadap pengawasan internal dan penerapan disiplin di tubuh Polri. Transparansi proses hukum, baik pidana maupun etik, menjadi perhatian utama masyarakat.
Institusi Polri menyatakan komitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggotanya. Namun, sejumlah kalangan menilai reformasi kultural dan penguatan sistem pengawasan internal tetap menjadi pekerjaan rumah besar agar kepercayaan publik dapat dipulihkan secara menyeluruh.
