SENANEWS.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto mendukung penuh rencana Pemerintah membuka keran impor sapi untuk kebutuhan potong, penggemukan, maupun produksi susu demi menstabilkan harga daging dan memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
Meski demikian, Firnando menekankan bahwa Pemerintah harus memperhatikan keberlangsungan peternakan dalam negeri dengan membuat kebijakan yang memberikan perlindungan dan penguatan produksi lokal.
“Kami mendukung upaya Pemerintah dalam menjamin ketersediaan daging dan susu nasional. Namun, jangan sampai ketergantungan pada impor justru mematikan usaha peternak rakyat yang selama ini sudah berjuang dengan segala keterbatasan,” kata Firnando di Jakarta, Senin (23/6/2025).
Wakil rakyat yang berada di komisi dengan lingkup tugas di bidang pertanian, kehutanan, dan kelautan ini mengatakan bahwa keberpihakan negara terhadap peternak lokal dapat melalui pelibatan sektor koperasi dan UMKM dalam rencana impor sapi.
Kementerian teknis, lanjut dia, dapat memberikan kuota tersendiri bagi sektor koperasi dan UMKM sehingga sektor usaha ini juga dapat berkembang sebagai pelaku usaha yang mandiri dan mapan.
“Keberpihakan semacam ini sangat penting diberikan oleh Negara,” ujarnya.
Firnando juga merekomendasikan Pemerintah untuk terus membangun sistem peternakan nasional yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah memprioritaskan pengembangan bibit sapi lokal yang unggul serta menyediakan lahan dan pakan yang memadai melalui sinergi pusat-daerah.
Selain itu, mendorong riset dan investasi dalam peternakan rakyat dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku usaha agar tercipta ekosistem peternakan yang berkelanjutan dan berpihak pada peternak kecil.
Dikatakan pula bahwa rencana dan kebijakan impor harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut Firnando mengingatkan bahwa kebijakan impor sapi adalah solusi jangka pendek dan penguatan industri pangan dalam negeri tetap harus menjadi prioritas utama.
Ia menegaskan bahwa kebijakan impor sapi seharusnya menjadi solusi darurat yang diikuti dengan roadmap yang jelas menuju ketahanan dan kemandirian peternakan nasional serta tata kelola impor yang akuntabel.
“Kami siap mengawal kebijakan strategis ini agar tidak hanya berpihak pada stabilitas harga semata, tetapi juga pada kepentingan jangka panjang bangsa: berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan,” tuturnya.
