JAKARTA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menamkan diri Indonesian Civilian Police Watch (ICPW) mengapresiasi upaya Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo yang dengan sigap melakukan pembenahan terhadap lini-lini di jajarannya yang diduga terjadi pungutan liar (Pungli).
Menurut LSM ini, sesungguhnya upaya menekan praktik pungli di samsat dan Satpas SIM sudah sejak lama dilakukan. Bukan semata dilakukan menyikapi aduan mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yunto.
“ICPW sangat mengapresiasi upaya Dirlantas Polda Metro Jaya dalam menekan praktik-praktik pungli di satker-satker (satuan kerja)-nya,” kata Ketua Presidium ICPW Bambang Suranto, Jum’at (17/9/2021) lalu.
Diketahui, Kombes Sambodo mengaku memiliki lima langkah yang kini tengah digalakkan pihaknya, khususnya untuk mencegah pungli. Pertama membangun sistem berbasis online guna mengurangi pungli di satpas dan samsat, yang diwujudkan melalui aplikasi SINAR untuk perpanjangan SIM, SIONDEL dan SIGNAL untuk perpanjangan STNK, e-TLE untuk tilang.
Fungsi pengawasan di kantor samsat juga terus ditingkatkan, melalui hadirnya kamera CCTV. Lalu dibukanya kotak pengaduan masyarakat. Serta punishment atau sanksi yang tegas bagi anggota yang kedapatan melakukan pungli, antara lain mutasi demosi, turun pangkat dan sebagainya.
Menurut Bambang, langkah-langkah yang telah dikerjakan Kombes Sambodo patut dihargai. Kendati dalam praktiknya masih ditemukan kekurangan.
“Ini kan sudah ada niatan baik. Perkara masih ada pungli, itu soal lain. Mari kita benahi bersama, beri masukan yang konstruktif, yang membangun. Bukan malah menyudutkan apalagi menjatuhkan,” tuturnya.
“Karena kalau bicara pungli dan korupsi, coba tunjukkan di mana institusi di negara ini yang bersih dari kedua hal itu? Di KPK yang konon institusi paling suci saja ‘tercemar’,” imbuh Bambang.
Meski begitu, Bambang mengaku berterima kasih atas kritik dan masukan Emerson terhadap jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Namun, ia berharap hal itu tetap disampaikan secara proporsional atau tak berlebihan.
Sebab jika tidak, menurutnya hal tersebut justru menambah masalah, bukan malah sebaliknya.
“Kritik dan saran itu disampaikan secara terukur. Jangan melebar kemana-mana, sampai-sampai presiden dibawa-bawa. Presiden saya kira urusannya banyak. Persoalan seperti ini cukup diselesaikan dan dikomunikasikan melalui Dirlantas saya kira sudah tuntas,” jelasnya.
Adapun salah satu pernyataan yang dianggap berlebihan, kata Bambang ialah ucapan Emerson yang menyebut pebalap MotoGP serta F1 Valentino Rossi dan Lewis Hamilton, tak mungkin bisa punya SIM kalau pembuatannya di Indonesia. Pernyataan yang disampaikan melalui surat terbuka kepada Presiden Jokowi itu dipandang terlalu hiperbola.
“Kalau istilah anak sekarang lebay. Sebab itu sama saja mengatakan bahwa puluhan hingga ratusan juta masyarakat Indonesia pemilik SIM, semua hasil dari suap. Ini kan bisa tersinggung banyak orang, termasuk keluarga dia sendiri pemilik SIM, yang seharusnya merasa terlecehkan dengan pernyataan itu,” papar Bambang.
“Kalau mau menyelesaikan masalah silakan komunikasi langsung ke pihak terkait, duduk bersama, inventarisir masalah, lalu beri masukan yang tepat. Saya yakin Dirlantas akan sangat terbuka terhadap masukan yang disampaikan sosok sekaliber Emerson,” sambungnya.
