SENANEWS.ID, JAKARTA – Memastikan bantuan pangan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, Subdit I Industri dan Perdagangan (Indag) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya bersama Perum BULOG dan sejumlah pemangku kepentingan terkait melakukan pemeriksaan kualitas beras bantuan pangan alokasi Oktober, November, dan Desember 2026.
Kegiatan pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Gudang BULOG 40 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, Selasa (27/10).
Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 12.30 WIB, dipimpin oleh Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Dr. Muhammad Ardila Amry didampingi Taufan Akib selaku Kepala Pimpinan Wilayah BULOG DKI Jakarta dan Banten, bersama unsur Satgas Pangan Polda Metro Jaya, jajaran pemerintah daerah, serta stakeholder terkait.
“Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap program bantuan pangan beras yang diselenggarakan Badan Pangan Nasional melalui Perum BULOG,” kata Ardila.
Ia menuturkan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan beras yang akan disalurkan kepada masyarakat memenuhi standar kualitas, layak dikonsumsi, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di tengah pentingnya bantuan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan, kualitas beras menjadi salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan.
“Bantuan tidak cukup hanya tersedia dalam jumlah memadai, tetapi juga harus memiliki mutu yang baik agar benar-benar dapat memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga penerima manfaat,” bebernya.
Karena itu, Ardila menegaskan jika pemeriksaan terhadap stok beras bantuan pangan untuk alokasi tiga bulan terakhir tahun 2026 tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Sebagai tindak lanjut, Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bersama Satgas Pangan Polda Metro Jaya dan instansi terkait akan melaksanakan pengawasan serta monitoring distribusi beras bantuan pangan.
Pengawasan tersebut mencakup proses distribusi mulai dari gudang penyimpanan hingga penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat.
“Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, langkah penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ardila menambahkan, memastikan kualitas beras sebelum disalurkan menjadi langkah penting untuk menjaga agar bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dengan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan program bantuan pangan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebagaimana mestinya bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
