SENANEWS.ID, JAKARTA – Pertemuan Ketua Umum partai nasdem (surya paloh) dengan Menteri Pertahanan menjadi perhatian publik, selang beberapa hari kemudian pertemuan yang sama juga dilakukan Partai PKS bersama jajarannya menemui Menteri Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan.
Pertemuan tersebut tentunya tidak lepas dari persoalan arah politik dan kepentingan partai nasdem maupun partai PKS kedepan, selain itu inti persoalan yang disampaikan partai nasdem dan Partai PKS adalah dugaan urusan kesulitan akses komunikasi dengan presiden prabowo.
Namun yang menjadi sorotan dan pertanyaan adalah apa kepentingan Sjafrie Sjamsoeddin menerima Ketum Partai Nasdem dan PKS beserta jajarannya.
Apakah ini perintah langsung Presiden Prabowo Subianto menjadikan Sjafrie Sjamsoeddin Pintu baru komunikasi atau hanya manuver Sjafrie Sjamsoeddin (Menteri Pertahanan) maupun Parpol mengingat intensitas dan kedekatan Sjafrie sjamsoeddin dengan Presiden Prabowo Subianto.
Mengingat selama ini urusan komunikasi dan kepentingan partai politik digawangi oleh Sufmi Dasco Ahmad (Ketua Harian Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR-RI) sebagai jembatan utama Presiden Prabowo Subianto.
Kini munculnya Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pintu komunikasi politik baru ke Presiden Prabowo Subianto menjadi alternatif yang digunakan partai politik nasdem dan PKS untuk menyampaikan kepentingannya.
Apalagi beredar kabar sebelumnya terdapat pertemuan tertutup bahkan senyap Menteri Pertahanan dengan Elit Partai PDIP.
Rivalitas Atau Sekutu antara blok politik dan blok pertahanan
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjadi pintu baru Jalur komunikasi dan kepentingan partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika ini tentu bisa memicu rivalitas antara blok politik yang digawangi oleh (Sufmi Dasco Ahmad) dan blok Pertahanan yang digawangi (Sjafrie Sjamsoeddin) atau merupakan bagian dari Sekutu yang menguatkan peran-peran strategis orang-orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.
Menguaknya rivalitas tersebut muncul pada saat pembahasan aksi demonstrasi yang berujung rusuh pada akhir Agustus 2025,
Penolakan pemberlakuan status darurat militer oleh Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan yang pada akhirnya Presiden Prabowo Subianto menolak pemberlakuan status darurat militer.
Selain itu exercise yang dilakukan Presiden Prabowo untuk menjadikan Menteri Pertahanan sebagai sekjen Partai Gerakan Indonesia Raya juga tidak terjadi, belakangan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sugiono (Menteri Luar Negeri) sebagai sekjend Partai Gerindra.
Peristiwa tersebut tentu menjadi potret dinamika internal Presiden Prabowo Subianto. Namun narasi perseteruan dan rivalitas internal tersebut sempat rujuk ketika Menteri Pertahanan mengunjungi ruangan Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad sebelum melakukan RDP kemenhan dengan komisi 1 DPR-RI.
Namun manuver Menteri Pertahanan menemui Ketum Parpol NasDem, PKS dan elit PDIP berpotensi membuka rivalitas dan konflik internal antara blok politik dan blok pertahanan Presiden prabowo.
Blok Pengendali Utama Komunikasi dan Konsolidasi Presiden Prabowo
Manuver partai politik Nasdem, PKS dan PDIP untuk mencari jalur baru komunikasi politik ke Presiden Prabowo Subianto diakomodir oleh Menteri Pertahanan yang dianggap intens dan dekat dengan Presiden.
Namun efektifitas dan keberhasilan komunikasi parpol tersebut untuk menyampaikan kepentingannya kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pertahanan yang kemudian belum dapat dibuktikan baru sebatas pengujian dari partai politik yang sebelumnya bertemu.
Hal ini tentu berbeda dengan Sufmi Dasco Ahmad sebagai blok politik dan pengendali utama yang menjadi katalisator serta dinamisator kepentingan dan konsolidasi Partai-Partai politik yang tergabung dalam Koalisi besar pemerintahan maupun Parlemen.
Dengan demikian posisi Menteri Pertahanan yang dianggap sebagai pintu baru komunikasi oleh beberapa partai politik dapat menjadi gerbang utama atau malah menjadi jalan buntu bagi partai politik tersebut.
