SENANEWS.ID, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana hidrometeorologi basah, terutama cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang, mendominasi kejadian bencana di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode 21–22 Januari 2026. Fenomena ini memicu berbagai dampak serius, mulai dari tanah longsor, kerusakan rumah warga, hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan data tersebut dihimpun berdasarkan pemantauan intensif Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB. Sejumlah provinsi tercatat mengalami dampak signifikan akibat cuaca ekstrem, di antaranya Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
“Curah hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang telah memicu berbagai kejadian bencana, seperti tanah longsor, kerusakan bangunan, serta tumbangnya pepohonan di sejumlah daerah,” ujar Abdul Muhari dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Menurut Abdul, sebagian wilayah terdampak hingga kini masih berada dalam status siaga darurat bencana hidrometeorologi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Status tersebut diberlakukan sebagai langkah antisipatif guna mempercepat penanganan darurat serta meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian yang lebih besar.
Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang menetapkan status siaga darurat bencana setelah sembilan kecamatan mengalami kejadian tanah longsor. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Cikedal, Cadasari, Cipeucang, Pagelaran, Carita, Cisata, Sindangresmi, Sukaresmi, dan Cimanuk.
Pemerintah Provinsi Banten secara resmi menetapkan status siaga darurat melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 684/2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana. Status ini berlaku hingga 19 Maret 2026, dengan mempertimbangkan potensi cuaca ekstrem yang masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.
Berdasarkan data Pusdalops BNPB, peristiwa longsor di Banten berdampak pada sedikitnya 16 kepala keluarga atau 64 jiwa. Kerugian material yang tercatat meliputi satu unit rumah mengalami kerusakan berat, dua rumah rusak sedang, serta 13 rumah lainnya mengalami kerusakan ringan.
Abdul memastikan BNPB terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Penyaluran bantuan logistik, pendataan kerusakan, serta pemantauan kondisi lapangan terus dilakukan secara berkelanjutan.
Selain penanganan darurat, BNPB juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat langkah-langkah mitigasi bencana. Upaya tersebut mencakup peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta optimalisasi sistem peringatan dini guna mengurangi risiko bencana susulan.
“Masyarakat yang berada di wilayah rawan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi cuaca ekstrem masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan,” kata Abdul Muhari.
BNPB menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, aparat di lapangan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang kian meningkat akibat dinamika cuaca ekstrem.
