SENANEWS.ID, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta Badan Pengawas Pemilu RI mengambil sikap tegas terkait kasus anggota Bawaslu Kota Medan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan pemerasan terhadap calon anggota legislatif beberapa waktu lalu.
“Oleh karena itu, saya kira Bawaslu harus mengambil sikap tegas soal ini,” kata Doli sebelum membuka rapat konsultasi terkait Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Terkait hal tersebut, Doli mengatakan telah menghubungi Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari untuk segera mengambil sikap.
“Saya bilang jangan biarkan lebih cepat proses di polisi daripada proses di internal, segera ambil sikap ya,” ujarnya.
Sebab, kata dia, langkah tegas menyangkut kasus rasuah perlu segera diambil agar tidak mengikis kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu maupun penyelenggaraan pemilu itu sendiri.
“Supaya kita menyelamatkan institusinya, jangan sampai ini merembet, nanti orang jadi distrust kepada penyelenggara pemilu yang pada akhirnya kalau dibiarkan bisa distrust terhadap pemilunya, jadi harus diambil tindakan tegas itu soal-soal itu,” tuturnya.
Doli menekankan bahwa persoalan integritas penyelenggara pemilu merupakan hal serius.
“Mungkin bisa jadi ini symptoms, gejala gunung es, satu yang ketangkap ya, dan saya sudah cek itu bukan hanya sendiri, berjamaah itu,” ucap dia.
Untuk itu, dia menyebut kasus OTT yang menjerat anggota Bawaslu di daerah tersebut memalukan karena pelaksanaan Pemilu 2024 hanya kurang dari tiga bulan lagi digelar.
“Ini persoalan sangat serius, tinggal 80-an hari lagi (Pemilu 2024) ada penyelenggara kena OTT. Jadi oleh karena itu saya tidak tahu ya, apakah proses rekrutmen-nya yang kita kurang ketat atau bahkan mungkin ya, sangat dimungkinkan dalam proses itu juga membiarkan hal-hal yang begitu? Jadi menjadi terbiasa, mungkin mereka itu,” katanya.
Selain Bawaslu, Doli mengingatkan KPU untuk mengambil sikap tegas apabila nantinya terdapat indikasi kasus rasuah anggota Bawaslu Kota Medan itu turut menyeret anggota KPU.
“Kalau pun nanti KPU ada yang terlibat juga begitu (ambil sikap tegas),” kata dia.
