SENANEWS.ID, JAKARTA – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Titiek Soeharto menyampaikan bahwa Komisi IV akan membahas program beras satu harga setelah masa reses anggota DPR RI selesai.
Titiek Soeharto mengatakan, Komisi IV DPR akan membahas mengenai beras satu harga dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
“Belum, nanti kami habis reses baru ketemu dengan Menteri lagi, kami bicara,” ujar Titiek saat ditemui di sela-sela Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Ia memastikan bahwa sampai saat ini belum ada pembahasan terkait program beras satu harga bersama dengan kementerian/ lembaga (K/L).
“Belum ada pembahasan. Kami kan baru reses, nanti baru mau masuk, nanti baru kami mau nanya bahas apa,” ujar Titiek.
Menurutnya, setiap kebijakan utamanya yang penting adalah untuk kebaikan masyarakat, dan tidak memberikan kesempatan bagi tengkulak memainkan harga beras.
“Buat kita pokoknya yang terbaik untuk masyarakat. Jangan ada kesempatan buat tengkulak-tengkulak bermain di situ,” ujar Titiek.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait perubahan harga eceran tertinggi (HET) untuk menyederhanakan kelas mutu beras dari premium dan medium menjadi beras reguler dan beras khusus.
Zulhas mengatakan pemerintah telah melakukan rapat koordinasi untuk penetapan beras satu harga, yang harus berdasarkan persetujuan Presiden.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah sudah memiliki HET terbaru untuk beras, namun, ia belum bisa memberikan bocoran.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan perubahan HET tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa.
Menurut dia, beras merupakan isu yang sensitif, sehingga harus diterapkan kebijakan yang tidak merupakan hulu dan hilir.
Bapanas telah menyerahkan laporan beberapa alternatif atau opsi perubahan HET beras, namun hal tersebut belum diputuskan oleh Presiden Prabowo dan Menko Pangan Zulhas.
Reses merupakan masa anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat.
Saat ini, anggota DPR RI melakukan masa reses hingga 14 Agustus 2025.
Pada hari ini, Jumat (15/8), Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.
