SENANEWS.ID, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan pentingnya keterlibatan kampus untuk ambil bagian dalam kebijakan publik agar keputusan yang dikeluarkan pemerintah tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat.
Menurut dia, keterlibatan kampus dalam kebijakan publik penting karena rekomendasi yang disampaikan berbasis riset dan data ilmiah.
“Kebijakan yang berbasis data ilmiah tentu akan lebih tepat sasaran memberi manfaat untuk mereka yang membutuhkan, khususnya kelompok miskin dan tidak mampu,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (26/2).
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional dengan tema “Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim” di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Dia menilai salah satu urgensi kebijakan berbasis data yang akurat diperlukan untuk kebijakan terkait subsidi LPG 3 kg yang saat ini masih banyak diakses oleh kalangan yang mampu, mulai dari, kafe, restoran, orang kaya, hingga artis.
Menurut dia, penggunaan itu salah sasaran karena LPG 3 kg seharusnya hanya digunakan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat tidak mampu.
Untuk itu, dia menyebut pemerintah saat ini terus berupaya membenahi kebijakan subsidi LPG 3 kg agar penggunaannya tepat sasaran.
“Karena itu MPR mendorong keterlibatan kampus dalam memastikan subsidi ini tepat sasaran dengan berbasis data ilmiah,” ujarnya.
Dia juga mendorong kampus untuk berperan lebih banyak dalam kebijakan transisi menuju energi terbarukan.
“Penting agar inovasi-inovasi bidang energi terbarukan yang dihasilkan kampus diperluas skalanya menjadi level kebijakan,” ucapnya.
Sebab meskipun belum mandiri, dia menilai Indonesia saat ini memiliki ketahanan energi yang relatif mapan sehingga perlu untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan.
“Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan di satu sisi, dan di sisi lain berupaya menurunkan penggunaan energi fosil tanpa harus mengorbankan ketahanan energi kita,” pungkasnya.
