SENANEWS.ID, JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih untuk tidak membebani Presiden Prabowo Subianto dengan kemunculan berbagai polemik seperti yang sebelumnya terjadi, hingga menuai sorotan publik.
Sebaiknya, kata dia, para menteri melakukan kajian yang lebih strategis ketika menangani sebuah persoalan. Dan dia harap persoalan-persoalan itu bisa selesai di tingkat kementerian tanpa menimbulkan polemik.
“Padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Dia mengatakan bahwa seharusnya Presiden menangani persoalan-persoalan lain yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan.
Adapun dia menyampaikan hal itu guna merespons polemik terbaru soal sengketa pulau, hingga masalah masyarakat yang mengalami hambatan transportasi laut di Pulau Enggano, Bengkulu. Sejumlah masalah itu menjadi perhatian publik dan diselesaikan langsung oleh Presiden Prabowo.
Dengan adanya hal tersebut, dia mengingatkan bahwa pulau terluar yang menjadi batas negara harus dibangun menjadi layaknya pagar bagi suatu negara. Hal itu, kata dia, bisa menjadi kebanggaan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang kena sengketa batas wilayah antarprovinsi di Sumatera masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh. Empat pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.
Selain itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang upaya mempercepat pembangunan pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano. Adapun masyarakat di Pulau Enggano sempat mengalami masalah transportasi karena pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu.
