SENANEWS.ID, JAKARTA – Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas SABER) Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2026 melakukan pengecekan langsung terhadap harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting (Bapokting) di Pasar Koja Baru, Jakarta Utara, Kamis (19/2/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengawasan rutin guna menjaga stabilitas pasokan dan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Kegiatan tersebut dipimpin jajaran Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kasubdit 1 Indag, AKBP Dr. Muh. Ardila Amry, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara konsisten dan menyeluruh di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
“Setiap hari kami turun minimal di 46 titik, baik pasar tradisional maupun ritel modern, untuk memastikan stok, harga, keamanan, dan mutu bahan pokok,” ujar Ardila di sela-sela peninjauan.
Menurut dia, pengawasan tidak sekadar bersifat insidentil, melainkan terstruktur melalui pendekatan berlapis. Pada tahap preemtif, Satgas melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang mengenai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pemerintah (HAP). Edukasi ini dimaksudkan agar pelaku usaha memahami batas harga yang telah ditetapkan pemerintah serta kewajiban menjaga mutu produk yang dijual.
Langkah preventif dijalankan melalui pemantauan harian dan pencatatan fluktuasi harga di lapangan. Pedagang yang kedapatan menjual di atas ketentuan akan diberikan teguran administratif. Jika pelanggaran berulang, Satgas akan merekomendasikan pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
“Bagi pedagang yang belum memiliki izin usaha, akan kami koordinasikan dengan pengelola pasar untuk evaluasi perpanjangan kontrak lapak,” kata Ardila.
Sinergi Lintas Lembaga
Pengawasan di Pasar Koja Baru melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Badan Pangan Nasional (BAPANAS) RI Dr. Ir. Budi Waryanto, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jakarta-Banten Taufan Akib, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara, perwakilan Dinas PPKUKM Jakarta Utara, jajaran Perum Bulog Jakarta Utara, serta Pelaksana Tugas Kepala Pasar Koja Baru.
Keterlibatan BAPANAS dan Bulog menegaskan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga distribusi pangan negara. Bulog, misalnya, berperan memastikan ketersediaan stok beras medium dan komoditas strategis lainnya tetap aman di tingkat pasar.
Sementara itu, perwakilan Dinas KPKP dan Dinas PPKUKM berfokus pada pembinaan pedagang serta penguatan tata niaga pasar rakyat. Pemerintah daerah berkepentingan menjaga agar distribusi berjalan lancar tanpa hambatan logistik yang dapat memicu lonjakan harga.
Antisipasi Penimbunan dan Lonjakan Harga
Selain pendekatan preemtif dan preventif, Satgas SABER menyiapkan langkah represif sebagai upaya terakhir terhadap pelaku penimbunan. Praktik penimbunan dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan pasokan dan memicu kepanikan pasar, terutama menjelang momentum HBKN ketika permintaan masyarakat meningkat signifikan.
Ardila menegaskan, tindakan hukum akan ditempuh sesuai ketentuan perundang-undangan apabila ditemukan indikasi penimbunan atau manipulasi distribusi.
“Kami tidak akan ragu menindak tegas apabila ada pihak yang sengaja menahan barang untuk memainkan harga,” ujarnya.
Dari hasil pemantauan sementara di Pasar Koja Baru, ketersediaan sejumlah komoditas utama seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan daging dalam kondisi relatif aman. Fluktuasi harga dinilai masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan acuan pemerintah.
Menjaga Stabilitas Menjelang HBKN
Pengawasan intensif ini dilakukan sebagai langkah antisipatif menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Tradisi peningkatan konsumsi pada periode tersebut kerap memicu tekanan terhadap rantai pasok dan harga.
Melalui operasi rutin di puluhan titik setiap hari, Satgas SABER berupaya memastikan masyarakat dapat berbelanja dengan aman dan nyaman tanpa kekhawatiran lonjakan harga yang tidak wajar. Stabilitas harga dan kepastian pasokan menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat serta mencegah gejolak sosial di tingkat akar rumput.
Dengan sinergi lintas lembaga dan pengawasan berkelanjutan, aparat berharap mekanisme pasar tetap berjalan sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
