SENANEWS.ID, LAOS – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memaparkan tiga sektor kerja sama yang dapat menjadi fokus bagi negara anggota ASEAN dan Jepang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan di masa depan.
“Kemitraan ASEAN-Jepang telah berkontribusi kepada perdamaian dan stabilisasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Ke depan kemitraan ASEAN-Jepang harus kita arahkan untuk berorientasi ke masa depan. Ada tiga area kerja sama yang dapat menjadi fokus ASEAN-Jepang,” kata Wapres Ma’ruf Amin di depan para anggota negara ASEAN dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang hadir dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN-Jepang sebagai rangkaian KTT Ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, Kamis (10/10).
Dalam sambutannya, Wapres menyebutkan bahwa kerja sama yang pertama, yakni mempromosikan ekonomi hijau.
Menurut Wapres, dukungan Jepang sangat diperlukan untuk mempercepat transisi energi di kawasan, khususnya melalui mekanisme pembiayaan inovatif dan transfer teknologi rendah karbon.
Pertemuan tingkat tinggi kedua atau KTT Komunitas Emisi Nol Asia ASEAN dinilai semakin menguatkan kolaborasi untuk mempercepat transisi energi di kawasan.
Untuk area kerja sama kedua, ASEAN dan Jepang dapat mempercepat transformasi ekonomi digital.
Wapres mengatakan bahwa potensi ekonomi digital yang besar harus dimanfaatkan dengan baik, termasuk melalui dukungan Jepang terhadap perjanjian ekonomi digital ASEAN atau DEFA.
“Kita harus memastikan kemitraan ASEAN-Jepang dapat mendukung penguatan keterampilan masyarakat dan memperkuat integrasi UMKM ke dalam ekosistem digital,” kata Wapres.
Selain itu, kerja sama di bidang teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan dan penerapan masyarakat 5.0 dapat dimajukan.
Ketiga, Wapres juga mengapresiasi dukungan Jepang terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Kementerian ASEAN-Jepang, kata Wapres, harus dapat menjadi penggerak stabilitas dan perdamaian kawasan dan penerapan hukum internasional secara konsisten.
Sebagai penutup, Wapres mengatasnamakan Indonesia berharap Jepang dapat mempertimbangkan pengakuan terhadap Palestina demi mewujudkan perdamaian dan tercapainya solusi dua negara.
