SENANEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung dalam waktu tiga bulan, sebagai bagian dari percepatan penanganan pascabencana banjir di wilayah Sumatra.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam unggahnya di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Minggu, menyampaikan, hal tersebut dibahas dalam koordinasi antara dia dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN, Dony Oskaria di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu (27/12/2025) malam.
“Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan,” kata dia, saat dikonfirmasi wartawan.
Ia menyampaikan, Danantara telah memulai pembangunan 15.000 unit rumah dari BUMN. Dari jumlah tersebut, 500 unit pertama ditargetkan selesai dalam minggu ini.
Hunian tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas dasar berupa sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan wi fi, serta fasilitas pendukung bagi anak-anak.
Secara paralel, lanjut dia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga telah memulai pembangunan 4.500 unit hunian sementara yang tersebar di tiga provinsi terdampak.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut memulai pembangunan hunian tetap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Ia mengatakan, sebanyak 2.500 unit tahap pertama telah dibangun pada pekan lalu di lahan pemerintah yang merupakan aset BUMN. Selanjutnya, 2.500 unit tahap kedua direncanakan mulai dibangun pada awal pekan depan.
Ia menyatakan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dilakukan dengan sejumlah ketentuan, antara lain tidak berada di kawasan rawan bencana, memiliki akses yang memadai ke jalan utama dan fasilitas umum, serta berlokasi relatif dekat dengan tempat tinggal dan aktivitas kerja warga terdampak.
Ia berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi, penyiapan lahan, serta pengaturan perpindahan warga ke hunian sementara dan hunian tetap yang telah disiapkan.
“Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut,” pungkasnya.
