SENANEWS.ID, JAKARTA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia. Pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, saat menghadiri kegiatan yang digelar Kementerian Hak Asasi Manusia di Jakarta, Rabu (12/3/2026). Dalam kesempatan itu, Anrico hadir mewakili Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.
Menurut Anrico, penguatan perspektif HAM dalam kerja jurnalistik menjadi aspek penting dalam praktik pemberitaan di Indonesia. Hal ini bertujuan agar produk jurnalistik yang dihasilkan tidak hanya informatif, tetapi juga sensitif terhadap korban, kelompok rentan, serta masyarakat yang terdampak berbagai konflik sosial.
“Pers yang merdeka memiliki peran penting dalam menjaga ruang demokrasi sekaligus memastikan nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi pijakan utama dalam pemberitaan,” kata Anrico.
Ia menjelaskan, media massa memiliki posisi strategis dalam meningkatkan literasi publik terkait isu HAM. Melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang, media dapat mendorong transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan negara, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan.
Lebih jauh, Anrico menegaskan bahwa kemerdekaan pers tidak dapat dilepaskan dari prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan tersebut agar wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik tanpa tekanan maupun intimidasi.
Namun demikian, ia menekankan bahwa kebebasan pers tetap harus diiringi dengan tanggung jawab profesional. Wartawan, kata dia, harus berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik serta standar profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
Perlindungan Wartawan
Dalam kesempatan yang sama, PWI juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap wartawan, terutama ketika meliput isu-isu sensitif seperti konflik sosial maupun dugaan pelanggaran HAM.
Menurut Anrico, risiko yang dihadapi jurnalis dalam peliputan isu-isu tersebut sering kali cukup besar. Karena itu, perlindungan hukum serta dukungan institusional sangat diperlukan agar wartawan dapat bekerja secara aman dan profesional.
“Wartawan kerap berada di garis depan dalam mengungkap berbagai persoalan kemanusiaan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap jurnalis menjadi bagian penting dari upaya menjaga kebebasan pers,” ujarnya.
Komitmen PWI
Sebagai organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia, PWI menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas jurnalis dalam meliput isu-isu HAM. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, diskusi, serta kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil.
PWI juga mendorong penguatan jurnalisme berperspektif HAM, khususnya dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kelompok rentan, konflik sosial, serta isu keadilan.
Selain itu, organisasi ini membuka ruang kemitraan konstruktif dengan pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat sipil dalam mempromosikan nilai-nilai HAM. Meski demikian, PWI menegaskan bahwa kemitraan tersebut tidak akan mengurangi independensi pers sebagai pilar demokrasi.
Dialog dan Penguatan Ekosistem Pers
Momentum tersebut berlangsung dalam kegiatan peluncuran Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang digelar oleh Kementerian Hak Asasi Manusia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.
Program ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan komunitas pers dalam memperkuat ekosistem media yang sehat.
Melalui inisiatif tersebut, PWI berharap akan lahir berbagai kebijakan yang semakin mendukung kemerdekaan pers serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Bagi PWI, pembangunan peradaban HAM tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pers yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab. Karena itu, organisasi tersebut menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis dalam memperkuat ekosistem pers sekaligus mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia.
Peran Media dalam Pembangunan HAM
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa keterlibatan komunitas media sangat penting dalam membangun peradaban yang menghormati HAM.
Menurut Pigai, tanpa peran media massa dan komunitas pers, upaya membangun kesadaran publik terhadap pentingnya hak asasi manusia akan sulit terwujud.
“Media harus bisa mengampanyekan hal-hal positif tentang pembangunan nasional, terutama pembangunan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Ia menyebut bahwa media massa selama ini memiliki peran besar dalam memperjuangkan isu-isu HAM di tengah masyarakat.
Nezar mengungkapkan bahwa Komnas HAM pernah menyatakan bahwa jurnalis juga termasuk dalam kategori pembela HAM.
“Maknanya, wartawan adalah pembela HAM juga. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong advokasi dan pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM,” tuturnya.
Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, organisasi pers, serta masyarakat sipil dinilai menjadi kunci penting dalam memperkuat pembangunan peradaban yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.
