SENANEWS.ID, KORSEL – Korea Selatan pada Selasa mengatakan akan melanjutkan aktivitas militer di sepanjang perbatasan dengan musuh bebuyutan Korea Utara untuk pertama kalinya dalam lebih dari lima tahun.
Keputusan itu diambil di tengah penangguhan pakta dengan Korut soal pengurangan ketegangan antar-Korea 2018.
“Langkah ini memulihkan semua aktivitas militer oleh militer kita, yang dibatasi oleh pakta tahun 2018,” kata Wakil Menteri Pertahanan Bidang Kebijakan Cho Chang-rae dalam konferensi pers.
Ia juga menyatakan bahwa Korsel bertekad mengambil “semua tindakan yang mungkin” untuk melindungi kehidupan dan keselamatan rakyat negaranya.
Keputusan soal pelanjutan aktivitas militer diambil setelah Seoul menangguhkan sepenuhnya Perjanjian Militer Komprehensif sampai “rasa saling percaya pulih kembali”.
Langkah tersebut diambil pemerintah Korsel sebagai respons atas serangan balon pembawa sampah dan gangguan sinyal GPS yang dilakukan Pyongyang dalam beberapa hari terakhir, menurut laporan Yonhap News yang berbasis di Seoul.
Perjanjian yang ditandatangani pada 19 September 2018 itu antara lain mengatur soal pembentukan zona penyangga darat. Di zona itu, latihan artileri dan manuver lapangan di tingkat resimen ditangguhkan.
Perjanjian tersebut juga mencakup pembentukan zona penyangga maritim untuk melarang penembakan artileri serta latihan angkatan laut di daerah itu.
Perjanjian itu juga menetapkan zona larangan terbang dekat perbatasan untuk mencegah bentrokan pesawat yang tidak disengaja.
“Semua tanggung jawab yang menyebabkan situasi ini ada pada rezim Korut dan jika Korea Utara mencoba melakukan provokasi lainnya, militer kami akan membalas dengan tegas berdasarkan kesiapan pertahanan gabungan Korea Selatan-AS yang kokoh,” kata Cho.
Menyusul keputusan penangguhan, Korsel dapat melakukan latihan untuk meningkatkan pertahanan garis depan.
Sekarang, masing-masing unit diizinkan untuk menyusun rencana pelatihan di dekat Garis Demarkasi Militer dan pulau-pulau Korsel di perbatasan sebelah barat laut.
Penangguhan itu juga memungkinkan Korsel kembali melakukan siaran propaganda melalui pengeras suara ke arah Korut.
Siaran itu merupakan alat utama perang psikologis, yang mengemukakan kritikan soal pelanggaran HAM oleh Korut di bawah kepemimpinan Kim Jon-Un, juga berisi berita-berita serta lagu-lagu K-pop.
Aspek-aspek propaganda itu membuat marah pemerintah Korut.
Menurut seorang pejabat kementerian unifikasi Korsel yang tidak disebutkan namanya, Seoul tetap terbuka untuk berdialog dengan Pyongyang.
