SENANEWS.ID, BEIJING – Pemerintah China membantah tuduhan bahwa pihaknya memasok senjata ke Iran di tengah konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Bantahan ini disampaikan menyusul ancaman Presiden AS Donald Trump yang akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50 persen terhadap produk China.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (14/4/2026), menegaskan bahwa negaranya menjalankan kontrol ketat terhadap ekspor militer.
“China selalu bertindak bijaksana dan bertanggung jawab dalam ekspor produk militer sesuai hukum dan kewajiban internasional. Laporan tersebut sepenuhnya dibuat-buat,” ujar Guo.
Ia menambahkan, jika AS tetap memberlakukan tarif berdasarkan tuduhan tersebut, China akan mengambil langkah balasan.
Sementara itu, ketegangan di Timur Tengah terus meningkat. Juru bicara Islamic Revolutionary Guard Corps, Hossein Mohebbi, menyatakan Iran belum mengerahkan seluruh kemampuan militernya.
“Jika perang berlanjut, kami akan mengungkap kemampuan yang belum diketahui musuh,” kata Mohebbi, seperti dikutip media Iran.
Pernyataan serupa disampaikan Juru Bicara Kementerian Pertahanan Iran, Reza Talaeinik, yang menyebut kesiapan militer Iran semakin meningkat, termasuk dalam hal rudal, drone, dan amunisi.
Di sisi lain, China mengkritik langkah AS yang melakukan blokade di Selat Hormuz. Menurut Guo, kebijakan tersebut berpotensi memperburuk situasi dan melemahkan gencatan senjata yang masih rapuh.
“Blokade hanya akan meningkatkan ketegangan dan membahayakan jalur pelayaran internasional,” ujarnya.
China juga menyerukan agar semua pihak menghormati gencatan senjata sementara serta mengedepankan jalur diplomasi.
Konflik yang melibatkan Iran, AS, dan Israel sejak 28 Februari 2026 telah memicu dampak global, termasuk lonjakan harga energi. Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, sehingga gangguan di wilayah tersebut berdampak signifikan terhadap pasar internasional.
Perang tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas di Iran.
Upaya perdamaian sempat dilakukan melalui perundingan di Islamabad pada 10 April 2026, namun belum menghasilkan kesepakatan, terutama terkait status Selat Hormuz.
