SENANEWS.ID, JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) menilai pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah pernyataan umum. IPW juga meminta semua pihak yang mendengar pernyataan Jenderal Sigit memahami secara utuh.
“Saya melihat, pertama, kita harus melihat pernyataan Kapolri secara utuh, tidak boleh dipotong. Jadi melihatnya dalam konteks keseluruhan. Pak Kapolri menyatakan silakan memilih, pasangan calon yang mana pun secara demokratis, sesuai hati nurani. Nah, baru kemudian dari sana, karena yang dipilih ini yang akan melanjutkan kepemimpinan ke depan, jadi harus dibaca seperti itu,” kata Sugeng dalam keterangannya, Sabtu (13/1/2024).
Ia mengatakan, di pidato Jenderal Sigit dalam acara Perayaan dan Ibadah Natal 2023, sama sekali tidak menyebut salah satu paslon. Menurutnya, kemunculan masalah ini karena ada pihak-pihak tertentu yang mau menggiring opini bahwa Polri tidak netral.
“Kan tidak menyebut pada siapa, paslon siapa, nggak disebut nama. Ini kemudian mengesankan orang-orang mau menarik bahwa Polri tidak netral. Tidak begitu. Pernyataan Kapolri itu menyatakan justru bagus memilih secara sesuai pilihan hati nurani untuk adanya satu demokrasi, bagi terpilihnya pemimpin yang akan menggantikan kepemimpinan nasional ke depan,” tegasnya.
Sugeng menilai Polri sudah baik dalam menjaga pemilu. Hal ini dibuktikan dengan perayaan Natal dan tahun baru yang berlangsung aman dan damai.
“Terbukti, pada saat Nataru, pengamanan Nataru itu eskalasi gangguan keamanan itu bisa diredam, terutama gangguan keamanan terhadap Natal, karena ini terkorelasi lho. Kalau ada gangguan keamanan terhadap Natal, ini akan berpengaruh terhadap gangguan pemilu karena bagian dari sequence-nya, waktunya, itu mendekati pemilu. Kalau ada gangguan keamanan, kan polisi dinilai gagal. Tapi ini kan berhasil, itu dilakukan bukan seketika, tapi melalui proses panjang karena densus,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia mengaku yakin Polri akan bersikap netral. Dia juga mengatakan IPW terus memantau tugas dan fungsi Polri dalam mengawasi Pemilu 2024.
“Yang paling penting, IPW mengamati fenomena apakah di sana ada penggunaan kewenangan Polri yang digunakan untuk menekan atau mengintimidasi masyarakat yang menghambat hak pilih masyarakat, ternyata tidak ada, tidak ada, kita tidak melihat itu,” tegasnya.
“Kalau ada, itu pernyataan yang disampaikan politisi seperti di Jawa Timur, kan ada pernyataan Pak Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto) katanya ada intimidasi kepala daerah, ini menurut IPW nggak bisa ditanggapi karena ini tanggapan politisi yang sedang ikut kontestasi, peserta pemilu, itu bagian strategi penciptaan mendiskreditkan pihak tertentu. Ini namanya negative campaign-lah ya, menggunakan negative campaign atau menggunakan metode victim sebagai korban. Kecuali kalau IPW menemukan ada anggota masyarakat dihambat, diintimidasi, dengan kewenangan Polri, ya pasti kita bicara,” imbuhnya.
Terakhir, Sugeng menegaskan pidato Jenderal Sigit itu memiliki makna yang baik. Dia meminta masyarakat tidak terprovokasi hal yang tidak benar.
“Jadi pernyataan Pak Kapolri itu umum, dan sebetulnya baik ya, memberi kesempatan untuk memilih secara demokratis dan sesuai hati nurani,” ucapnya.
