SENANEWS.ID, JAKARTA – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD mengatakan salah satu masukan masyarakat dalam reformasi Polri adalah agar kepolisian dapat dilepaskan dari intervensi politik. Dengan demikian, Polri tidak hanya sekadar melepaskan diri, melainkan benar-benar independen di tengah masyarakat.
“Ada beberapa masukan ke kita, antara lain misalnya supaya polisi itu independen, bukan hanya melepaskan diri saja tetapi harus dilepaskan dari intervensi politik. Kalau melepaskan diri kadang kala bisa, tetapi harus dilepaskan dari intervensi politik,” tutur Mahfud MD yang didampingi Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri, Jumat (12/12/2025) di Gedung Utama Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Mahfud MD mengatakan, jika hanya melepaskan diri dari intervensi politik sering kali tidak cukup, sehingga penataannya bukan hanya terkait Polri, tetapi juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), partai politik, Kejaksaan, dan pemerintah. Pihaknya nantinya akan memposisikan kembali lembaga-lembaga tersebut untuk direformasi atau dipercepat reformasinya.
“Kalau mau melepaskan diri kadang kala nggak bisa, tetapi harus dilepaskan dari intervensi politik sehingga penataannya bukan hanya Polri, nanti ada DPR juga, kepartaian juga, Kejaksaan juga, pemerintah juga. Nanti akan kita posisikan kembali, untuk kita reformasi atau percepatan reformasi atau apa pun namanya. Pokoknya kita kembalikan ke jati diri Polri,” katanya.
Menurut Mahfud, hampir seluruh lapisan masyarakat berharap Polri ke depan lebih baik. Oleh karena itu, tidak boleh ada peradilan yang dilakukan secara sepihak. Apakah ke depan Polri harus berada di bawah kementerian atau langsung di bawah presiden masih menjadi bahan diskusi. Namun ada usulan dari masyarakat agar Polri berada langsung di bawah presiden demi memastikan kebebasan dari intervensi politik.
“Kemudian karena Polri kita pejabat sipil, tapi ada yang bilang sebaliknya. Nanti semua kita adu argumentasinya, kita hitung risiko-risikonya mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Tapi sekarang kami baru menampung dan menanggapi di daerah. Ini baru sebagai diskusi, belum mengambil keputusan apa pun,” tutupnya.
