SENANEWS.ID, LISBON – Aksi mogok nasional terbesar dalam lebih dari satu dekade melumpuhkan transportasi udara dan kereta api, pelayanan rumah sakit, serta sekolah di Portugal, sejak Kamis (11/12/2025).
Stasiun kereta utama di Kota Lisbon kosong, sebagian besar layanan kereta dibatalkan, dan maskapai nasional TAP Air Portugal membatalkan sekitar dua pertiga dari 250 penerbangan.
Menurut serikat pekerja, pengumpulan sampah terhenti, begitu juga layanan rumah sakit untuk kasus non-darurat. Sekolah dan pengadilan juga terdampak, Jumat (12/12/2025).
Peristiwa itu terjadi setelah serikat pekerja memprotes reformasi ketenagakerjaan dan menentang undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah minoritas sayap kanan.
UU itu dianggap bertujuan untuk menyederhanakan pemecatan, memperpanjang kontrak tetap, dan memperluas layanan minimum.
Perdana Menteri Portugal Luis Montenegro menegaskan reformasi ketenagakerjaan yang mencakup lebih dari 100 langkah, bertujuan “merangsang pertumbuhan ekonomi dan membayar gaji yang lebih baik”.
Namun, serikat pekerja CGTP yang condong ke komunis dan UGT yang lebih moderat, mengecam rencana itu.
Menjelang aksi, Montenegro berharap “negara akan berfungsi senormal mungkin… karena hak sebagian orang tidak boleh melanggar hak orang lain”.
Aksi mogok kerja itu menjadi yang terbesar di Portugal sejak Juni 2013, ketika negara itu butuh bantuan Dana Moneter Internasional dan Uni Eropa untuk mengatasi krisis utang.
Sekretaris Jenderal CGTP, Tiago Oliveira, menyebut reformasi itu sebagai “salah satu serangan terbesar terhadap dunia kerja”.
Ia mengatakan kepada AFP bahwa tindakan pemerintah akan “menormalkan ketidakamanan kerja” dan “mempermudah pemecatan”.
Menurut Oliveira, dari populasi pekerja sekitar 5 juta orang, sedikitnya 1,3 juta orang sudah berada dalam posisi yang tidak aman.
Dengan pemilihan presiden baru Portugal pada awal 2026, Oliveira menilai aksi mogok itu “sudah sukses” bahkan sebelum dimulai karena berhasil menarik perhatian publik terhadap reformasi ketenagakerjaan.
Menurut survei di media Portugal, opini publik sebagian besar mendukung aksi itu, sekitar 61 persen dari mereka mendukung aksi mogok kerja.
Meskipun partai sayap kanan tidak memiliki mayoritas, pemerintah PM Montenegro dapat memaksakan RUU dengan dukungan kaum liberal dan sayap kanan ekstrem, yang kini menjadi kekuatan politik kedua di Portugal.
Oposisi sayap kiri menuduh kubu Montenegro tidak memberi tahu pemilih bahwa hak pekerja akan dikurangi selama kampanye terakhir.
Meski ekonomi Portugal mencatat pertumbuhan sekitar dua persen dan tingkat pengangguran rendah hanya enam persen, perdana menteri menilai kondisi ini tepat untuk mendorong reformasi.
Kepala konfederasi pengusaha utama CIP, Armindo Monteiro, mengecam aksi itu dan menyebut RUU pemerintah hanya “dasar diskusi” untuk memperbaiki “ketidakseimbangan” akibat kebijakan ketenagakerjaan sebelumnya.
