SENANEWS.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mempersilakan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri untuk ikut serta dalam pengawasan barang impor ilegal.
“Terkait dengan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang diberlakukan oleh tata niaga impor, ini tolong untuk betul-betul bisa maksimal sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Silakan Kortastipidkor turun,” ucapnya dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2025 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat (31/1).
Kapolri mengatakan bahwa saat ini kondisi perekonomian tengah dipengaruhi oleh situasi geopolitik global. Masyarakat pun lebih memilih barang berharga murah sehingga memunculkan adanya oknum-oknum yang mengimpor barang bernilai murah secara ilegal.
Apabila hal tersebut dibiarkan, maka usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri di tanah air akan mati dan akan menimbulkan efek domino.
“Banyak lapangan pekerjaan yang juga kemudian terpaksa harus ditutup industri-industri tersebut dan ini tentunya berdampak kepada kehilangan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya menekankan agar kepolisian menindak tegas oknum-oknum yang terlibat.
“Kalau memang ada keterlibatan dari oknum, tolong tuntaskan sehingga kemudian ini betul-betul bisa berhenti,” tegasnya.
Diketahui, pada Jumat ini Polri menggelar Rapim Polri Tahun 2025 dengan mengangkat tema Peran Polri yang Presisi Siap Mendukung Terwujudnya Astacita.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kapolri dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto terkait dana desa dan ketahanan pangan.
MoU tersebut menandai kerja sama strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kolaboratif antara Polri dan instansi terkait.
